kpk

Kamis 4 Oktober 2018 Bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Lantai II Kantor Bupati Mamuju, dilaksanakan FGD dan Konfirmasi Data MCP (Monitoring Centre for Prevention) terkait tindak lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi. Kegiatan ini dihadiri Dua Orang perwakilan KPK bidang pencegahan, Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Drs. H. Suaib S.Sos. MM dan perwakilan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju termasuk Bapenda yang diwakili Skretaris Bapenda Hj. SAMA SAM, SE. MM dan Kasubag Umum, Perencanaan dan Evaluasi Idham Kadir.  

Rapat FGD dibuka oleh Sekretris Daerah dilanjutkan penjelasan dari Tim KPK secara bergantian. Dalam uraiannya KPK sangat mengharapkan komitmen Pemerintah Daerah terhadap program pencegahan korupsi. Usai memberikan penjelasan Tim KPK melakukan konfirmasi data Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang telah diinput pada website MCP KPK melalui admin MCP yang ada di Inspektorat Kabupaten Mamuju.Pertemuan tersebut  juga membahas delapan area intervensi pembenahan yang merupakan elemen-elemen risiko korupsi yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Manajemen Aset Daerah serta Optimalisasi Pendapatan daerah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mamuju bertanggung jawab pada area Optimalisasi Pendapatan Daerah dengan 3 indikator yakni adanya database yang handal, penerapan tax clearance dan dukungan regulasi. Sesuai penjelasan tim Bapenda  terungkap bahwa pada indikator ketiga relatif tidak ada masalah karena SOP pelayanan sudah ada dengan Surat Keputusan Kepala Daerah, sedangkan indicator yang lainnya khususnya yang mengarah pada penerapan system apikasi hingga saat ini belum terealisasi namun sedang dirintis. Khusus indicator pertama yakni tersedianya database yang handal Kasubag Umum Perencanaan dan evaluasi menambahkan bahwa SOP updating database yang spesifik belum tersedia tetapi yang ada adalah SOP pendataan Wajib Pajak yang tujuannya adalah untuk update data wajib pajak dan pada tahun anggaran 2019 telah direncanakan untuk menyusun SOP yang belum tersedia.

Menutup rapat FGD Sekretaris Daerah memerintahkan OPD agar melengkapi data yang masih kurang serta  dilakukan rapat tindak lanjut membahas hasil pertemuan hari ini.(Bapenda-IK-2018)

Sosial Media


bapenda.mamujuĀ© 2017. All Rights Reserved.

Alamat Kami

  • BADAN PENDAPATAN DAERAH
    Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
    Jl.Ahmad Kirang Kab. Mamuju Prov. Sulbar Kode Pos 91511
    Email: bapendamamuju@gmail.com